Dicari: Menteri Pendidikan yang Punya Konsep

Dalam sejarah kita, hanya sedikit menteri pendidikan yang bisa disebut memiliki konsep yang jelas dan matang mengenai pendidikan dan kebudayaan. Tentu saja, Ki Hadjar, menteri pendidikan kita yang pertama, adalah salah satunya. Di luar Ki Hadjar, saya mencatat bahwa Sarino Mangunpranoto dan Daoed Joesoef, adalah dua dari sedikit menteri pendidikan setelahnya yang juga punya konsep yang jelas dan matang.

Soal Riset dan Perguruan Tinggi Kita: Sebuah Catatan dari Bulaksumur

Oleh Tarli Nugroho
Peneliti di Mubyarto Institute; Kepala P2M (Perhimpunan Pendidikan Masyarakat)

Rencana pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, terus terang cukup merisaukan, karena kita tidak pernah disodori dan mengetahui konsepnya. Berbeda dengan bidang lain, pendidikan seharusnya tidak tunduk kepada logika siklus kekuasaan, dimana setiap pemerintahan baru hasil Pemilu bisa begitu saja mengubah dan mengotak-atik sistem pendidikan sekehendaknya.

Logika Mobil Derek

Empat bulan setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 25 Agustus 1978, Daoed Joesoef membentuk KPPN (Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional). Anggotanya tidak main-main, terdiri dari 21 orang sarjana terkemuka yang bukan hanya pendidik, melainkan menjadi pemegang otoritas dalam bidang keilmuannya masing-masing, dan juga dikenal sebagai intelektual publik. Di antara anggotanya adalah Slamet Iman Santoso, Sumitro Djojohadikusumo, Andi Hakim Nasution, dan Ki Suratman.