Bahkan jika dikerjakan konsorsium BUMN, proyek kereta cepat ini tetap terkait kepentingan/dana publik (
backdoor financing, pendanaan tak langsung oleh negara). Ada tuntutan akuntabilitas publiknya, termasuk studi kelayakan yg komprehensif. Argumen maksa: PTP (perkebunan) diikutkan dlm konsorsium agar bisa menangguk untung dari sini. Proyek ini sebenarnya ambisi pemerintah atau Bu Rini Soemarno pribadi, sih? (
Farid Gaban)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar