Privatisasi Kesehatan

Kepedulian negara thd kesehatan warga ditentukan oleh seberapa banyak anggaran yg dikeluarkan pemerintah. Menurut WHO, negara harus menyisihkan sedikitnya 5% dari GDP-nya utk kesehatan. Di Indonesia cuma 1,3% GDP; lebih rendah dr Kamboja (2,1%) dan Timor Leste (5,5%). Bahkan di "negeri kapitalis" spt Jepang, Prancis atau Australia, peran publik dlm bidang kesehatan sangat kuat: negara menanggung 75-80% biaya kesehatan warga. Di Indonesia cuma 60% pada 2012, itupun dg kualitas layanan yg rendah. BPJS tidak mengurangi kecenderungan privatisasi itu, malah mendorong privatisasi semakin jauh, mencerminkan kepedulian negara yg makin rendah. (Farid Gaban)