Komparasi yang asimetris, sebab TNI tak bisa diperiksa KPK, sementara politisi DPR, misalnya, adalah "soft target".
Bukankah begitu, Bung Philips Vermonte?
Kalau KPK bisa memborgol jenderal atau menggotong CPU di Mabes Cilangkap seperti yang dilakukan di Korlantas Polri, barangkali hasilnya akan lain.
Tapi premis ini belum final, sebab saya belum baca form kuisionernya. Boleh juga dishare, Bung.
Yang agak mengganggu adalah, TNI yang di bawah Kemenhan, diperbandingkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam nalar trias politica, saya agak was-was.
Tapi, sekali lagi, semua akan lebih jelas bila kita bisa ikut mengintip kuisionernya.
(Dandhy Dwi Laksono)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar