Komunis Gaya Baru

Konflik agraria dan sumber daya alam terjadi merata. Rakyat berhadapan dengan modal dan Negara. Korban berjatuhan. Indra Kailani di Tebo (Jambi) dan Salim Kancil di Lumajang (Jawa Timur).

Jatigede, Urutsewu, Bayah, Rembang, Batang, Wongsorejo, Mesuji, Benoa, Lombok Timur, Merauke, Samarinda, Toba, sampai Pulau Bangka di Sulawesi Utara.

Bersamaan dengan desakan agar pemerintahan baru mau menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan Munir sampai pembantaian massal '65, isu kebangkitan komunisme diembuskan oleh koalisi klasik antara anasir-anasir militer dan ormas-ormas agama. Koalisi berumur setengah abad yang juga pernah digunakan untuk melawan Reformasi.

Sampai acara nobar atau diskusi, dilarang atau dibubarkan. Bahkan kali ini dimunculkan istilah KGB (Komunis Gaya Baru). 17 tahun setelah Reformasi.

Masuknya tenaga kerja asing asal Cina dipakai sebagai contoh kebangkitan komunisme.

Pemerintahan Jokowi yang sejatinya banyak melanjutkan kebijakan pro-modal pun, dituding pro-PKI. Ini sudah sejak kampanye pilpres. Imajinasi ini dikuatkan dengan berbagai kontrak dan hubungan ekonomi yang intens dengan Beijing, dari PLTU, proyek kereta cepat, hingga pinjaman pada tiga bank BUMN.

Padahal ekonomi Cina hari ini, dalam praktik, laksana negara kapitalis tulen dengan partai tunggal yang kebetulan masih menggunakan nama "Komunis" (PKC).

Pemerintahan yang secara psikologis tersandera dan takut dituduh komunis ini, hampir dipastikan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang makin merugikan rakyat dalam isu pengelolaan sumber daya alam.

Apalagi di dalam Istana bertabur bekas jenderal Orde Baru yang punya rekam jejak penyokong modal dan investasi. Dari perusahaan kayu dan kertas, hingga komisaris raksasa ritel internasional.

"Buldozer" dan "Libas" adalah kata yang dipilih untuk mengancam mereka yang menghalangi "pembangunan".

Cukup lama saya agak linglung mencerna fenomena ini. Sampai kemudian tiba pada kesimpulan: jangan-jangan inilah yang dimaksud "Komunis Gaya Baru". Komunis yang tidak membagi-bagikan tanah untuk rakyat, melainkan untuk investor. Komunis yang tak ingin dukungan buruh, dengan cara menekan upah agar tidak ditinggal pemodal. Komunis yang tak butuh nelayan dengan mereklamasi pesisir-pesisir mereka untuk properti.

Komunis yang kitab sucinya bukan "Das Kapital", melainkan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

(Dandhy Dwi Laksono)