Sebuah komen di sebuah grup.
Dikirim oleh Abdul Gaffar Karim pada 10 April 2016
Apakah ruang sosial/publik berarti ruang yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial/publik, atau sekadar ruang yang diisi oleh anggota masyarakat yang disebut khalayak?
Minggu, 10 April 2016
Selasa, 05 April 2016
Lugas
Ya, kenapa tidak? Jika Anda, warga DKI, menggandrungi kelugasan dan memaklumi sedikit kata-kata tak sopan asalkan tegas dan lurus, orang ini layak dipertimbangkan jadi gubernur Anda. Objektif saja, dia politisi muda yang jagoan. Dan dia tak akan mengundang sentimen rasial -- mungkin. (Abdul Gaffar Karim)
Senin, 04 April 2016
KKN
Persekongkolan antara aparat Kepolisian dengan FPI dalam hampir semua kasus pelarangan, pembubaran paksa bahkan serangan/penggerebekan itu apa duduk perkaranya kalau bukan berbasis KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme - sebuah mantra yang populer setelah Jendral (jagal) Suharto lengser)? Tapi aktivis anti-korupsi hampir tidak pernah mempersoalkannya.
Sabtu, 26 Maret 2016
Eka Kurniawan
Eka Kurniawan "is the next Pramoedya"? Buat saya, belum. Untuk menjadi penulis yang roman-romannya seperti kita kenal, Pram terlibat dalam polemik dan kritik, buku-bukunya dirampas dan dilenyapkan, menggali arsip tanpa lelah, turba ke situs-situs bersejarah. Pram "ist ein Begriff", ujar seorang kritikus. Pram adalah "sebuah konsepsi". Dan untuk itu, ia meramu keterampilan menulis, kecakapan berkata-kata, dan keliaran berimajinasi---hal-hal yang juga dimiliki oleh Eka---dengan jatuh-bangun hidupnya sendiri, yang tragis dan politis.
Kamis, 24 Maret 2016
Senin, 21 Maret 2016
Pilkada DKI
Ahok atau bukan Ahok, terserah saja. Harapan saya semoga pilkada DKI membawa barakah buat penduduk Jakarta, baik yang ber-KTP DKI, maupun yang ber-KTP Jawa Barat atau Banten tapi berada di DKI minimal siang hari, ataupun yang ber-KTP tempat lain tapi berada di DKI sesekali dan sementara waktu.
Minggu, 20 Maret 2016
Belok Kiri
Belok Kiri bersama kawan Muhammad Ridha dan kawan Marlo Sitompul di bawah kolong Tol Penjaringan. Melawan kebijakan pemprov DKI Jakarta yang menggusur rakyat secara sewenang-wenang. Gubernur DKI Jakarta ini ternyata penyambung lidah korporat bukan penyambung lidah rakyat. Selanjutnya, mari kita tunggu juga agenda muluk-muluknya mereklamasi teluk Jakarta yang konon katanya untuk menyelamatkan lingkungan Jakarta. Namun, lucunya para ahli membuktikan sebaliknya.
Jumat, 18 Maret 2016
Belenggu Demokrasi
Kisruh Blok Masela yang berkepanjangan, kisah maju mundurnya proyek kereta cepat tempo hari, atau kontradiksi langkah pemerintah dalam menghadapi rencana divestasi PT Freeport Indonesia yang tak jelas ujung pangkalnya hingga hari ini, merupakan tiga contoh kasus besar bagaimana proses pengambilan kebijakan pemerintah yang tak efektif semakin kecil kaitannya dengan keberadaan partai politik. Jika kita cermati, konflik yang terjadi di tubuh kabinet, misalnya, juga terutama berasal dari atau terjadi antar-para menteri yang berasal dari luar partai politik.
Langganan:
Postingan (Atom)