Anggaran

Yang model kayak gini (mencek kembali mata anggaran yang disusun SKPD) mustinya masuk dalam salah satu tahapan akhir penyusunan RAPBD. Sudah saatnya pemerintah dan parlemen membuat undang-undang yang merinci setiap tahap dalam mata rantai penyusunan anggaran dan belanja daerah; termasuk membuka ruang transparansi seluas-luasnya bagi konsultasi warga/publik... Secara teknis, teknologi informasi dan perangkatnya saat ini memungkinkannya. Kini terpulang pada kehendak politik pemerintah dan parlemen serta warga untuk mengorganisir diri ikut serta dalam setiap tahap penganggaran mulai dari musrenbang hingga memantau pembahasan anggaran di DPRD... (Harry Wibowo)

Leadership

First rule of leadership: everything is your fault.
Posted by Tarli Nugroho on 4 Maret 2015

Pak Nas

Sekira sepuluh tahun lalu, di gedung University Club (UC) UGM, lelaki sepuh itu melontarkan lelucon. "Tadi Pak Mochtar Mas'oed mengatakan bahwa menulis itu tak semudah membalikan telapak tangan. Ia pasti tak tahu, bahwa bagi mereka yang kena stroke, membalikan telapak tangan juga tidaklah mudah." Gerrrrrrrr. Suasanapun berubah jadi cair. Waktu itu ia, lelaki sepuh itu, masih sehat. Omongannya selalu pelan, tak pernah meledak-ledak, dan pasti sangat tertata. Dan joke-jokenya selalu berkelas. Lelaki itu tak lain adalah Profesor J. Nasikun. Sugeng tindak, Pak Nas. (Tarli Nugroho)

Tabungan

Meski nilai tukar rupiah terus merosot, dan harga-harga kebutuhan pokok terus meroket, namun Presiden dan Wakil Presiden memang pantas optimis bahwa perekonomian kita masih baik-baik saja. Optimisme mereka memang masuk akal. Sebab, meski baru empat bulan memerintah, mereka sudah berhasil menggelembungkan tingkat tabungan masyarakat.

Masyarakat Hore-hore

Bagaimana nasibnya ucapan selamat kepada Presiden tempo hari, sesudah kasus BG dilepas oleh KPK dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yang pada ujungnya (sepertinya) akan ditangani sepenuhnya oleh Polri sendiri?!

Patung Jayandaru

Patung Jayandaru dibongkar bukan karena akan dianggap berhala, tapi karena orang-orang itu tidak mau melihat figur petani dan rakyat pekerja hadir di ruang publik. Selama berpuluh tahun, Orde Baru berhasil menyensor kesadaran kita untuk meraibkan figur rakyat jelata dari tatapan umum, agar rakyat jelata hanya menjadi figuran di balik layar. Tubuh mereka bekerja membangun negeri, tapi tak boleh ditampakkan.

UPS

Di luar soal perang opini mengenai APBD antara Gubernur dan DPRD DKI, saya tertarik pada cara kita mengomentari masalah UPS. Banyak dari kita, termasuk saya, tahunya UPS itu cuma yang sekelas untuk PC di rumah atau di kantor. Padahal, ternyata ada UPS yang kapasitasnya bersatuan kilowatt dan harganya memang miliaran, yang biasa digunakan oleh rumah sakit atau instansi-instansi vital. Akhirnya jadi lucu baca komentar-komentar tergesa di timeline soal UPS ini, yang sekadar berdasar pengetahuan yang tidak lengkap. Komentar-komentar itu persis sama dengan sewaktu kita ramai membahas tank Leopard dulu: wah, jembatan-jembatan kita bisa roboh kalau dilewati tank bongsor tersebut. Padahal...

Transparansi Anggaran

Ulasan Elisa Sutanudjaja tentang perlunya transparansi anggaran, dan bagaimana langkah-langkah yang musti diambil pemerintah. Tulisan yang padu dan bernas. Tapi problemnya bukanlah sekedar mengalamatkan kritik dan tuntutan tsb kepada pemerintah --apalagi seperti banyak warga dunia maya seolah mau menjadi juru selamat Ahok-- namun bagaimana caranya agar transparansi anggaran tsb menjadi tuntutan partisipatoris warga Jakarta?.... Sejarah mengajarkan pada kita kunci jawabannya adalah pengorganisasian dan pendidikan dari, bagi dan oleh warga. Ayo! (Harry Wibowo)

Kebulatan Tekad

Awal Februari lalu anggota DPRD DKI mengeluarkan pernyataan di media ihwal anggaran tidak jelas sebesar Rp12 triliun dalam APBD yang mereka anggap sebagai upaya suap Pemda DKI kepada DPRD. Akhir Februari ini kita disuguhi berita ihwal tuduhan Gubernur DKI kepada DPRD bahwa DPRD telah menyelipkan anggaran Rp12,1 triliun yang tidak jelas dalam APBD.

Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia

Ketika gagasan Ekonomi Pancasila menjadi polemik pada 1981, puluhan sarjana kita, termasuk sejumlah Indonesianis, turut terlibat membahas gagasan tersebut, yang menandai bahwa gagasan itu punya gaung intelektual yang besar. Salah satu pembahasan dan tanggapan yang paling serius muncul, misalnya, dari Arief Budiman. Ia bukan hanya terlibat berpolemik di halaman Kompas dan Prisma, namun juga menulis sebuah buku tanggapan atas gagasan Ekonomi Pancasila. Sebelumnya Arief selalu mengemukakan skeptisismenya pada tradisi ilmu sosial di Indonesia, yang disebutnya sebagai tak akan mungkin bisa menyumbangkan teori baru.