UPS

Di luar soal perang opini mengenai APBD antara Gubernur dan DPRD DKI, saya tertarik pada cara kita mengomentari masalah UPS. Banyak dari kita, termasuk saya, tahunya UPS itu cuma yang sekelas untuk PC di rumah atau di kantor. Padahal, ternyata ada UPS yang kapasitasnya bersatuan kilowatt dan harganya memang miliaran, yang biasa digunakan oleh rumah sakit atau instansi-instansi vital. Akhirnya jadi lucu baca komentar-komentar tergesa di timeline soal UPS ini, yang sekadar berdasar pengetahuan yang tidak lengkap. Komentar-komentar itu persis sama dengan sewaktu kita ramai membahas tank Leopard dulu: wah, jembatan-jembatan kita bisa roboh kalau dilewati tank bongsor tersebut. Padahal...

Transparansi Anggaran

Ulasan Elisa Sutanudjaja tentang perlunya transparansi anggaran, dan bagaimana langkah-langkah yang musti diambil pemerintah. Tulisan yang padu dan bernas. Tapi problemnya bukanlah sekedar mengalamatkan kritik dan tuntutan tsb kepada pemerintah --apalagi seperti banyak warga dunia maya seolah mau menjadi juru selamat Ahok-- namun bagaimana caranya agar transparansi anggaran tsb menjadi tuntutan partisipatoris warga Jakarta?.... Sejarah mengajarkan pada kita kunci jawabannya adalah pengorganisasian dan pendidikan dari, bagi dan oleh warga. Ayo! (Harry Wibowo)

Kebulatan Tekad

Awal Februari lalu anggota DPRD DKI mengeluarkan pernyataan di media ihwal anggaran tidak jelas sebesar Rp12 triliun dalam APBD yang mereka anggap sebagai upaya suap Pemda DKI kepada DPRD. Akhir Februari ini kita disuguhi berita ihwal tuduhan Gubernur DKI kepada DPRD bahwa DPRD telah menyelipkan anggaran Rp12,1 triliun yang tidak jelas dalam APBD.

Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia

Ketika gagasan Ekonomi Pancasila menjadi polemik pada 1981, puluhan sarjana kita, termasuk sejumlah Indonesianis, turut terlibat membahas gagasan tersebut, yang menandai bahwa gagasan itu punya gaung intelektual yang besar. Salah satu pembahasan dan tanggapan yang paling serius muncul, misalnya, dari Arief Budiman. Ia bukan hanya terlibat berpolemik di halaman Kompas dan Prisma, namun juga menulis sebuah buku tanggapan atas gagasan Ekonomi Pancasila. Sebelumnya Arief selalu mengemukakan skeptisismenya pada tradisi ilmu sosial di Indonesia, yang disebutnya sebagai tak akan mungkin bisa menyumbangkan teori baru.

Kenapa Ramai?

Majalah TEMPO No. 22/XI, 1 Agustus 1981, mengangkat laporan utama mengenai polemik Ekonomi Pancasila. Di halaman pertama laporan tersebut, TEMPO memajang foto Profesor Mubyarto sedang duduk bersila di atas dipan. Mengapa ramai? Mengapa jadi polemik? Kenapa polemik ramai itu lalu berubah jadi kempes kembali? #mencarijejak

Surya Paloh Menggugat

Kata Surya Paloh, pers kita tumpul, takut, tidak kritis, tidak jujur dan munafik. Dari Majalah EDITOR No. 9/VI, 21 November 1992. Ya, setiap orang tua memang pernah muda, dulunya. (Tarli Nugroho)

Mencari Jejak

Tulisan pertama di media massa mengenai Ekonomi Pancasila pertama kali muncul di Kompas, 30 Juni 1966. Tulisan itu muncul di halaman pertama, ditulis oleh Emil Salim. Tapi ini bukanlah tulisan pertama mengenai Ekonomi Pancasila.

Senyum Pak Muby

Dari kanan ke kiri, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Foto ini dimuat Harian Kompas, 16 Mei 2001. Senyum Pak Muby selalu khas. (Tarli Nugroho)

Kebocoran Anggaran Pembangunan

Karikatur Pak GM Sudarta mengenai kebocoran anggaran pembangunan yang dilontarkan Pak Mitro dalam Kongres ISEI 1993. Dimuat di Harian Kompas, 24 November 1993.

Headline Kompas, 23 November 1993.

Pelanggaran HAM

Tulisan Allan Aprianus Depari ini mengangkat problem karatan di hulu sistem hukum (UU) di negeri ini.
like emotikon

Korsa Alumni Berkeley

Sekitar 150 alumni University of California Berkeley berkonferensi di Bali guna membahas perekonomian Indonesia. Acara dibuka tak tanggung-tanggung oleh Rektor UC Berkeley sendiri, Chant-Lin Tien. Di antara panelis yang bicara dalam forum tersebut adalah Widjojo Nitisastro dan Paul Wolfowitz. Demikian berita Harian Kompas, Kamis, 2 November 1995.

Kamus Bahasa Indonesia Pertama

Ini kamus pertama yang menggunakan kata "Indonesia" sebagai judul. Sejak Sumpah Pemuda 1928, perkembangan bahasa Indonesia memang dipersulit oleh Belanda. Bahasa Indonesia dianggap sebagai kerikil politik yang berpotensi mengganggu stabilitas politik kolonial. Kamus ini disusun oleh Elisa Sutan Harahap, disempurnakan dari kamus yang sebelumnya dia susun, "Kitab Arti Logat Melajoe". Kamus ini, yang tebalnya hampir lima ratus halaman, disusun "hanya" dalam kurang lebih dua bulan, tak lama sesudah Jepang mengalahkan Belanda. Ya, dalam rangka melakukan de-Belanda-isasi, pemerintah kolonial Jepang menggalakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Semua nama tempat yang berbau Belanda diperintahkan untuk diubah seturut kehendak masyarakat. Edisi pertama kamus ini terbit pada Oktober 1942. Sementara, kamus yang saya punya ini, adalah cetakan kedelapan, terbit pada Oktober 1948. #ZonaMemory (Tarli Nugroho)

Naif

Jika Anda kemarin mendukung segitunya, lalu kemudian menghardik sebegitunya, dan setiap hari nada suara Anda berubah secara drastis seturut perubahan arah angin yang memang serba tidak tentu, maka percayalah, itu bukan cermin dari sikap kritis dalam demokrasi. Itu adalah tanda bahwa problematisasi Anda atas banyak persoalan sangat dangkal, deterministik, dan terburu-buru. Dan itu cermin dari kenaifan.

Kesulitan Titik Temu NU-Wahabi

Tanggapan yang elegan dari seorang intelektual NU, penulis buku "Islam Borjuis dan Islam Proletar". Sayangnya ia tidak menyinggung alasan ekonomi-politik dari kesulitan titik-temu NU-Wahabi untuk saat ini: Wahabi anak sah dari kapitalisme petrodolar, NU dari ekonomi bumiputera yang (sejatinya) anti-kapitalisme asing. Titik temu itu mungkin terwujud, kalau NU membuka krannya kepada kapitalisme petrodollar, sesuatu yang akan mengkhianati "khittah" ekonomi bumiputeranya. (Muhammad Al-Fayyadl)

Booklet Diskusi 100 Tahun Moch. Tauchid

Silakan diunduh, makalah-makalah dalam diskusi "100 Tahun Mochammad Tauchid: Membaca Kembali Pemikiran (Agraria) Moch. Tauchid" yang diadakan oleh Rukun Tani Indonesia (RTI), CSDS (Center for Social Democratic Studies) dan P2M (Perhimpunan Pendidikan Masyarakat). Ada dua makalah, yaitu dari M Dawam Rahardjo dan Imam Yudotomo, serta sebuah file presentasi dari Ahmad Nashih Luthfi.

Setelah Inkonstitusional, Lalu Apa?

Pembatalan UU No. 7/2004 secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 18 Februari 2015 lalu, menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, para penyelanggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, ternyata tidak kompeten dalam menyusun perundang-undangan. Ini terbukti dari banyaknya UU yang telah dibatalkan oleh MK dalam kurang lebih satu dekade terakhir, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Paradoks Efisiensi

Kemajuan ilmu-teknologi memungkinkan perusahaan memproduksi barang (mobil, kulkas, lampu, AC) yg hemat energi dan murah. Tapi, mengapa konsumsi energi justru terus meningkat? Karena makin murah sebuah produk, makin banyak produk itu dijual dan dipakai; jika perlu sekali pakai dan buang karena murahnya. Efisiensi energi akan sia-sia jika kita tidak mengimbanginya dg gayahidup minimalis: hidup sederhana, sedikit barang, hemat uang, bekerja lebih sedikit dan karenanya lebih banyak waktu senggang untuk menikmati hidup. (Farid Gaban)

Nabok Nyilih Tangan

Katanya nabok nyilih tangan. Ternyata yang ditabok adalah (para komisioner) KPK dan konvensi hukum kita. Jadi, siapa yang Anda selamati, masuk kotaknya kasus BG, atau macetnya penyelidikan kasus 'release and discharge' BLBI?! (Tarli Nugroho)

Penggal

Semua berita tentang ISIS yang kita baca hampir selalu mengandung kata penggal. Informasi bengis dalam kata "penggal" ini mengantarkan asosiasi mengerikan, kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya akibat dipenggal dengan senjata tajam sekali tebas. Tapi, gambar atau video aksi brutal ISIS itu menunjukkan pelaku memegang belati, yang mustahil dapat memotong dengan sekali tebas. (Eko Endarmoko)

Krisis Hukum dan Konstitusi

Masalah yang kita hadapi sejak Reformasi memang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang tidak kompeten, terutama dalam mengambil tanggung jawab untuk memandu kita keluar dari krisis hukum dan konstitusi. Jangan lupa, pangkal dari politik hukum adalah presiden, dan isu krisis konstitusi bukanlah bualan omong kosong. (Tarli Nugroho)

Inkompetensi

Inkompetensi seorang pemimpin telah membuat kita terjebak pada konflik antar-lembaga penegak hukum dan komplikasi yang serius dalam interpretasi hukum.

Tantangan Umat Beragama

Tantangan umat beragama ke depan sepertinya bukan saja membangun dialog antar- dan intra-agama, tapi juga membangun dialog dengan berbagai bentuk ketidakberagamaan ("irreligiousities") dan ketidakberimanan ("unbeliefs") kontemporer. Seperti dengan ateis fundamentalis yang membunuh tiga mahasiswa Muslim Amerika itu.

Alex Komang

Tiga tahun lalu Alex Komang datang ke Wonosobo utk menyemangati komunitas pembuat film di kota kecil kami. Beberapa kali kemudian obrolan kami di warung kopinya di Duren Tiga, Jakarta Selatan, selalu mengasyikkan. Kabar mendadak, malam ini dia meninggal dunia. Rest in peace, Selamat Jalan, Mas Alex. (Farid Gaban)

Menambang Akik

Beginilah sulitnya menambang batu akik/intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Buruh perempuan masuk terowongan sempit bawah tanah, dengan pasokan oksigen dari kompresor tambl ban. "Panas, sakit kepala dan sesak nafas di dalam sana," kata Khosiah, berupah Rp 20 ribu/hari utk menjudikan nyawanya.

Toleransi

Lingkaran tak bisa menyalahkan segitiga dengan alasan segitiga itu bersudut. (Multatuli)

Spiral Kekerasan

Kekerasan bisa dimulai dengan memainkan perasaan diri menjadi korban. "Playing the victim game". Merasa diri menjadi korban, kita merasa memiliki alasan moral utk membalas, menghukum dan jika perlu membunuh. Dari sinilah kekerasan bermula dan potensial menjadi besar. Semakin besar. Hati-hati dengan klaim "Ahmadiyah atau Syiah menista kita kaum Muslim." Padahal yg terjadi cuma perbedaan interpretasi terhadap Islam. Orang bisa menipu diri menjadi korban hanya untuk memuaskan hasrat kekerasan terhadap kelompok lain. (Farid Gaban)

Bukan Nasionalisme

Gak ada banjir di Singapura. Kotanya bersih. Transportasi publiknya bagus dan keren. Tidak ada debat berkepanjangan KPK-Polri. Tapi, kok, saya merasa lebih suka hidup di Indonesia, ya... Semua yg serba tertib dan predictable itu pasti menjemukan. Indonesia itu mengasyikkan mungkin justru karena kekonyolan, unpredictability dan ketidaksempurnaannya. ‪#‎ah‬ (Farid Gaban)

Sepur Kluthuk

Menemukan video jadul, zaman Belanda, yg merekam perjalanan kereta api tenaga uap dari Wonosobo (770 m dpl) ke Purwokerto. Jalur itu sudah mati sekarang; tapi saya pernah naik ketika SMP. Satu-satunya penjelasan kenapa Belanda dulu membangun jalur sepur itu adalah potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan Wonosobo (yg sekarang harus dibangkitkan lagi). (Farid Gaban)

Penggembira

Seorang mahasiswa Universitas Indonesia pekan lalu bercerita dia dan teman-temannya diundang untuk menjadi penggembira/penyorak dalam sebuah acara debat di TVOne. Tiap mahasiswa diberi uang saku Rp 50.000, tanpa perlu tahu apa yg diperdebatkan. Satu kelompok, 40 orang, Rp 2 juta. "Uang itu dipakai utk kas kegiatan mahasiswa," katanya. Bagaimana tarif di televisi lain? ‪#‎eh‬ (Farid Gaban)

Mubyarto

Mubyarto mendapatkan gelar doktor dari Iowa State University pada usia 27 tahun (1965). Sumitro Djojohadikusumo mendapatkan gelar doktor dari Netherlands School of Economics pada usia 26 tahun (1943). Pada Agustus 1968, Sumitro, yang berusia 21 tahun lebih tua, meminta Mubyarto untuk menjadi asistennya. Waktu itu Sumitro adalah Menteri Perdagangan RI. Harian Kompas edisi 6 Agustus 1968 memuat berita penunjukkan tersebut. Selama menjadi asisten Pak Mitro, Pak Muby berhasil menulis dua buah buku yang juga menjadi semacam laporan dalam kapasitasnya sebagai asisten menteri. #menyisiriarsip (Tarli Nugroho)

Karangan-Karangan Hatta

Kurang lebih satu dekade silam, ada seorang menteri ekonomi, yang juga merupakan guru besar ekonomi di sebuah perguruan tinggi terkemuka, bercermah dalam sebuah forum. Dia bercerita kalau dirinya baru saja ketemu karangan-karangan Hatta dalam sebuah lawatan ke luar negeri. Pemikiran Hatta, simpulnya, sungguh menarik dan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sayangnya, ujar sang menteri, buku-buku karangan Hatta hanya bisa dijumpai di perpustakaan luar negeri dan sebagian besar berbahasa Belanda.

Kota Beton

Banjir? Warga bersalah karena membuang sampah sembarangan? Tentu. Bikin rumah di bantara sungai bikin banjir? Mungkin. Tapi, bagaimana dengan mereka yang membangun mall-mall besar, gedung perkantoran beton, dan jalan tol lebar-lebar atas nama kemajuan sebuah kota? (Farid Gaban)

Banjir

Anak SD juga akan tahu tentang penyebab utama banjir Jakarta kalau bikin eksperimen sederhana seperti di bawah ini. Kota dg lahan terbuka hijau 25% saja masih menyisakan 50% air hujan yg tak diserap tanah; melainkan menjadi sungai buatan. Apalagi ruang terbuka hijau Jakarta yang kurang dari 10%. (Farid Gaban)

Relawan Orde Baru

Pesan dari para "relawan Orde Baru" pada Soeharto hampir setengah abad yang silam. Kok kayaknya saya pernah dengar ya pesan-pesan model begini?! *eh (Kompas, 14 Juli 1966)

SINAR

Pada kuartal terakhir 1993 majalah ini hadir menyapa pembaca. Ini majalah berita yang berbeda dengan Tempo dan Editor, karena diterbitkan untuk segmen pembaca Tionghoa. Tak heran jika pilihan berita, ulasan profil, serta sebagian besar isinya disesuaikan dengan segmen pasar yang disasar. Jika tak salah mencatat, majalah ini merupakan produk debut Sudwikatmono dan Grup Subentra dalam bisnis media. Selain majalah ini, Sudwikatmono juga menjadi pemodal beberapa media lain pada masa itu, yang membuat paruh awal 1990-an menjadi tahun-tahun yang semarak oleh kelahiran media-media baru. Sayang, meski sempat terbit dengan kertas HVS dan halaman full colour, majalah ini hanya berumur pendek saja. Dalam ingatan saya, sejak krisis 1997, majalah ini tak lagi saya temui di kios koran langganan. Majalah Sinar pun berhenti bersinar. (Tarli Nugroho)

General

Untuk menjadi negeri adidaya seperti Amerika, yang punya General Motors dan General Electric, kita mungkin bisa memulainya dengan pertama-tama membesarkan General Hendro. *eh (Tarli Nugroho)

Kepala Negara

Kepala negara hadir dalam penandatanganan kerjasama perusahaan swasta nasional dengan perusahaan asing itu memang biasa. Betul, itu memang lazim dilakukan kepala negara lain. Tapi mereka melakukannya selalu dalam posisi sebagai pihak produsen, bukan sebagai pihak konsumen, apalagi sekadar makelar (baca: agen). (Tarli Nugroho)

Nasionalisme Isi Ulang

Di tengah-tengah rantai produksi industri otomotif global yang setiap mata dalam rantai produksinya sudah terspesialisasi dan terpilah-pilah ke dan di beberapa negeri, koq masih saja ada yang membayangkan bahkan mengklaim nasionalisme dalam produk industri otomotif; seolah kandungan lokal dan lokasi produksi adalah wahana perjuangan kemerdekaan, seolah titik tolak bagi nasionalisasi sarana-sarana produksi, seolah kuntungan dari akumulasi kapital akan ditanamkan di dalam negeri, soalah komoditi global punya kebangsaan. Padahal kita tahu juga, di Indonesia industrialisasi sulih impor yang padat modal dan teknologi itu sudah gagal total sejak dekade 80an. Rupanya di tengah kapitalisme global saat ini, nasionalisme bisa diisi ulang?....
smile emotikon
‪#‎gumun‬
(Harry Wibowo)

Blood Akik

Baru nonton kembali "Blood Diamond" yg dibintangi Leonardo di Caprio. Semoga demam batu akik di Indonesia sekarang tak memicu konflik berdarah seperti itu. ‪#‎eh‬ (Farid Gaban)

'Deja Vu' Mobil Nasional

'Deja vu' mobil nasional. Dulu untuk membuka jalan ke istana. Kira-kira, kini jalan menuju kemana lagi, Pemirsa? *habis esemka terbitlah proton* (Tarli Nugroho)

Pilih Joko, dapat Hendro

"Pilih Joko, dapat Hendro." (Mahfud Ikhwan, 2015)

"Pilih Joko, dapat Hendro." (Mahfud Ikhwan, 2015)
Posted by Tarli Nugroho on 6 Februari 2015

Mobnas

Ide mobil nasional yg tidak nasional-nasional amat pernah muncul pada zaman Soeharto: Timor-nya Tommy Soeharto yg bikinan KIA Korea Selatan. Apa kira-kira yg baru dari mobnas ala Proton? Ide mobnas yg asli sebenarnya Maleo, pernah digagas Habibie, yg percaya Indonesia bisa bikin mobil sendiri (wong pesawat saja bisa). Kerjasama dg Proton mencerminkan turunnya pamor Indonesia, dan pengakuan atas keunggulan Malaysia. Tapi, dlm perspektif lain, yakni penguatan transportasi publik, perlukah kita pabrik mobil lain, sementara jalanan kita sudah ditambahi satu juta mobil setaip tahunnya? Kenapa bukan pabrik kapal sesuai visi maritim Presiden jokowi? Atau industri gerbong kereta serta perluasan jaringan rel? (Farid Gaban)

Batu

Saya punya koleksi batu lava letusan Gunung Tambora (200 tahun lalu). Apakah ini bisa diasah jadi akik? #eh
(Farid Gaban)

Kompasiana

Tidak mau atau tidak bersedia memikul tanggungjawab atas apa yang ditulisnya itu bukan hanya wujud kepengecutan, juga merupakan pemerkosaan serius terhadap disiplin ilmiah dan kredo jurnalisme sambil membunuh kemungkinan dialog/pertukaran pendapat secara kritis, mematikan ruang sehat bagi kritisisme. Blog ala Kompas itu pun andil secara legal memfasilitasi kepenulisan dan anonimitas penulis agar tidak bertanggungjawab dan mendorong orang menjadi pengecut. Ironisnya atas nama perlindungan terhadap jurnalisme warga dan demi ruang bebas media sosial. (Harry Wibowo)

Frustrasi

Dua orang yg saya segani dan hormati, Pak Ahmad Syafii Maarif dan Mas Imam B. Prasodjo, mengungkapkan pernyataan yg bikin miris menyangkut kisruh politik akhir-akhir ini. Seperti sudah putus harapan akan masa depan negeri ini. Saya justru melihat lebih optimistik: inilah peluang bagi para cerdik cendekia, profesor dan doktor, politisi dan aktivis, untuk merenungkan, merumuskan serta membangun konsensus baru menuju perubahan lebih radikal dalam kita bernegara: dalam politik, hukum, ekonomi, budaya-sosial. (Farid Gaban)

Konstitusi

Konstitusi kita secara sengaja mengarahkan sistem ekonomi kita pada jurusan tertentu, jadi bukan diserahkan pada dinamika sosial secara bebas. Atau, meminjam bahasa Ismail Suny pada 1965, "Konstitusi kita membebani kita dengan sistem ekonomi tertentu bagi kita, ialah suatu sistem ekonomi Pancasila." Itu sebabnya hubungan antara ekonomi dengan hukum mestinya sangat erat, dimana di Indonesia para yuris harusnya belajar ekonomi, dan para ekonom juga belajar hukum. Demikian hasil mengaji petang ini. (Tarli Nugroho)

Bung Karno

Membayangkan Puan Maharani membaca buku-buku kakeknya: Indonesia Menggugat; Sarinah; Di Bawah Bendera Revolusi. (Farid Gaban)

UMMAT

Setelah Majalah EDITOR dibredel pada 1994, meskipun kemudian hadir Majalah TIRAS, namun saya selalu merasa bahwa "pengganti" yang sesungguhnya dari majalah tersebut adalah Majalah UMMAT, yang terbit menjelang peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka. Selain topik-topik laporannya yang memikat, UMMAT juga di-make up dengan tata letak yang menarik, beda dengan majalah-majalah berita lain pada masanya. Sayang, majalah yang dimodali para pengusaha dari Solo ini tak berumur panjang. Sesudah Reformasi, majalah ini berhenti terbit. Salah satu edisi UMMAT ini mengangkat isu agraria sebagai laporan utamanya. (Tarli Nugroho)

Reformasi Kepolisian

meskipun sudah dipisahkan dari angkatan bersenjata, kekuasaan kepolisian tetap tumbuh sebagai suatu 'kerajaan bisnis dan politik keamanan' tersendiri. reformasi kepolisian gagal total. sebab utamanya karena tidak memisah-misah tupoksi untuk urusan penegakan hukum dan penanganan kriminalitas, urusan perizinan dan perpajakan, urusan lalu lintas (transportasi), serta urusan keamanan dan ketertiban umum. mengandahkan 'kerajaan' tersebut dalam satu kementerian hanya menggeser persoalan dari satu tempat ke tempat lainnya... (Harry Wibowo)

Rabun Jauh

Untuk memperkuat citra anti-korupsi pada Pemerintahan Jokowi, banyak orang mendukung KPK dilibatkan dalam seleksi kabinet; memberi "rapor" para calon menteri. Sepertinya masuk akal dan mulia. Tapi, itu preseden buruk bagaimana KPK diseret masuk ke dalam urusan politik. Kasus Budi Gunawan hanya kelanjutan logis dari itu, dengan ending menyedihkan: lunturnya kredibilitas KPK. (Farid Gaban)

Tipis

Batas dari 'tak mau mengintervensi hukum' dan 'tak sanggup memikul beban kepemimpinan' itu sangat tipis, setipis selisih huruf antara 'dalil' dengan 'dalih'. (Tarli Nugroho)

Anakronisme

Teuku Umar berkomplot dengan Trunojoyo merangsek Rasuna Said. ‪#‎eh‬

Hidup

“Hidup (itu) sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya." -- Pramoedya Ananta Toer (Rumah Kaca)

Satu Abad Mochammad Tauchid

Bulan depan, bertempat di Koperasi Mangunwati, Tasikmalaya, akan digelar peringatan “Satu Abad Mochammad Tauchid”. Pak Tauchid adalah mantan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, bekas sekretaris pribadi Ki Hadjar Dewantara, pendiri BTI (Barisan Tani Indonesia) dan GTI (Gerakan Tani Indonesia), dan merupakan salah satu tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang terkemuka. Berikut adalah cuplikan makalah M. Dawam Rahardjo, “Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia”, untuk diskusi mengenai pemikiran Pak Tauchid yang akan dihelat akhir bulan ini di Yogyakarta.

Sastra dalam Masyarakat (Ter-)Multimedia(-kan): Implikasi Teoretik, Metodologis, dan Edukasionalnya

Menu makan siang hari ini, pidato pengukuhan Profesor Faruk empat tahun lalu, "Sastra dalam Masyarakat (Ter-)Multimedia(-kan): Implikasi Teoretik, Metodologis, dan Edukasionalnya". Sebenarnya sudah lama saya meminta kopi pidato pengukuhan ini, dan Pak Faruk juga sudah menitipkannya ke sekretariat Jurusan Sastra Indonesia. Tapi karena malas mampir ke kampus Sastra, buku ini tak pernah saya ambil, hingga hari ini. Saya teringat kembali pada buku ini karena kebetulan beberapa malam lalu baru saja membaca kolom Pak Faruk di Majalah GATRA tahun 1995 tentang polemik kebudayaan dan politik radikalisme. Tulisan itu membuat saya penasaran dengan pidato pengukuhannya, yang kebetulan terlewatkan. Untunglah, seorang kawan telah berbaik hati membagi buku ini untuk saya kemarin petang. (Tarli Nugroho)

Harga Bensin

Bang Faisal Basri menulis di blognya kemarin (3 Februari 2015): harga bensin Indonesia (yg bermutu rendah) lebih mahal dari bensin bermutu baik di negeri lain meski sudah diturunkan dua kali. "Sangat mendesak dilakukan audit harga BBM," tulisnya. Jadi bingung saya, apa sebenarnya hasil Tim Reformasi Tata Kelola Migas yg beliau pimpin tempo hari? Apa pula tanggungjawab beliau sebagai salah satu ekonom/akademisi yang mempromosikan penghapusan subsidi BBM? (Farid Gaban)

Jakarta

Setelah merebut rekor sebagai kota yg tidak aman, kini disebut sebagai kota dg lalulintas terburuk di dunia. Berita baiknya: Indonesia itu bukan Jakarta. Terlalu luas, indah dan menyenangkan dari sekadar Jakarta. Berita buruknya: jika cara berpikir Jakarta, yg keliru, menjadi dominan dan menyebar ke kota-kota lain seluruh negeri. (Farid Gaban)

Pelanggaran Hak-hak Tersangka

Tahun 2012 PBHI meluncurkan sebuah laporan mengenai "pelanggaran hak-hak tersangka" yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama tahun 2011. Laporan tersebut mencakup jenis pelanggaran hak-hak manusia yang paling burtal, baik terhadap orang yang disangka kriminal (mulai dari curanmor hingga narkoba) maupun terhadap mereka yang sedang memperjuangkan hak-haknya, terutama mereka yang melakukan aksi potes dan berdemonstrasi dalam berbagai kasus konflik pertanahan/agraria maupun dalam situasi konflik berintensitas tinggi seperti di Papua. Tidak termasuk dalam laporan tersebut adalah penanganan terhadap kejahatan terorisme.

Posisi NU terhadap Borjuasi Nasional

Hal yang menuntut refleksi warga Nahdliyyin di milad NU ke-89 ini adalah mengenai posisi NU terhadap borjuasi nasional. Kader-kader NU menjadi penyangga bagi rezim yang berkuasa saat ini, dan ditempatkan di pos-pos yang berhubungan langsung dengan eksekusi kebijakan-kebijakan rezim. Sementara sumber dan perputaran modal di antara pos-pos ekonomi yang penting, tetap dipegang oleh oligarkh dan luput dari jangkauan kader-kader NU.