Awal Februari lalu anggota DPRD DKI mengeluarkan pernyataan di media ihwal anggaran tidak jelas sebesar Rp12 triliun dalam APBD yang mereka anggap sebagai upaya suap Pemda DKI kepada DPRD. Akhir Februari ini kita disuguhi berita ihwal tuduhan Gubernur DKI kepada DPRD bahwa DPRD telah menyelipkan anggaran Rp12,1 triliun yang tidak jelas dalam APBD.
Apakah ruang sosial/publik berarti ruang yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial/publik, atau sekadar ruang yang diisi oleh anggota masyarakat yang disebut khalayak?
Jumat, 27 Februari 2015
Kamis, 26 Februari 2015
Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia
Ketika gagasan Ekonomi Pancasila menjadi polemik pada 1981, puluhan sarjana kita, termasuk sejumlah Indonesianis, turut terlibat membahas gagasan tersebut, yang menandai bahwa gagasan itu punya gaung intelektual yang besar. Salah satu pembahasan dan tanggapan yang paling serius muncul, misalnya, dari Arief Budiman. Ia bukan hanya terlibat berpolemik di halaman Kompas dan Prisma, namun juga menulis sebuah buku tanggapan atas gagasan Ekonomi Pancasila. Sebelumnya Arief selalu mengemukakan skeptisismenya pada tradisi ilmu sosial di Indonesia, yang disebutnya sebagai tak akan mungkin bisa menyumbangkan teori baru.
Kenapa Ramai?
Majalah TEMPO No. 22/XI, 1 Agustus 1981, mengangkat laporan utama mengenai polemik Ekonomi Pancasila. Di halaman pertama laporan tersebut, TEMPO memajang foto Profesor Mubyarto sedang duduk bersila di atas dipan. Mengapa ramai? Mengapa jadi polemik? Kenapa polemik ramai itu lalu berubah jadi kempes kembali? #mencarijejak
Rabu, 25 Februari 2015
Surya Paloh Menggugat
Kata Surya Paloh, pers kita tumpul, takut, tidak kritis, tidak jujur dan munafik. Dari Majalah EDITOR No. 9/VI, 21 November 1992. Ya, setiap orang tua memang pernah muda, dulunya. (Tarli Nugroho) |
Mencari Jejak
Tulisan pertama di media massa mengenai Ekonomi Pancasila pertama kali muncul di Kompas, 30 Juni 1966. Tulisan itu muncul di halaman pertama, ditulis oleh Emil Salim. Tapi ini bukanlah tulisan pertama mengenai Ekonomi Pancasila.
Selasa, 24 Februari 2015
Senyum Pak Muby
Dari kanan ke kiri, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Foto ini dimuat Harian Kompas, 16 Mei 2001. Senyum Pak Muby selalu khas. (Tarli Nugroho) |
Kebocoran Anggaran Pembangunan
Pelanggaran HAM
Tulisan Allan Aprianus Depari ini mengangkat problem karatan di hulu sistem hukum (UU) di negeri ini.
like emotikon
like emotikon
Korsa Alumni Berkeley
Sekitar 150 alumni University of California Berkeley berkonferensi di Bali guna membahas perekonomian Indonesia. Acara dibuka tak tanggung-tanggung oleh Rektor UC Berkeley sendiri, Chant-Lin Tien. Di antara panelis yang bicara dalam forum tersebut adalah Widjojo Nitisastro dan Paul Wolfowitz. Demikian berita Harian Kompas, Kamis, 2 November 1995.
Senin, 23 Februari 2015
Kamus Bahasa Indonesia Pertama
Ini kamus pertama yang menggunakan kata "Indonesia" sebagai judul. Sejak Sumpah Pemuda 1928, perkembangan bahasa Indonesia memang dipersulit oleh Belanda. Bahasa Indonesia dianggap sebagai kerikil politik yang berpotensi mengganggu stabilitas politik kolonial. Kamus ini disusun oleh Elisa Sutan Harahap, disempurnakan dari kamus yang sebelumnya dia susun, "Kitab Arti Logat Melajoe". Kamus ini, yang tebalnya hampir lima ratus halaman, disusun "hanya" dalam kurang lebih dua bulan, tak lama sesudah Jepang mengalahkan Belanda. Ya, dalam rangka melakukan de-Belanda-isasi, pemerintah kolonial Jepang menggalakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Semua nama tempat yang berbau Belanda diperintahkan untuk diubah seturut kehendak masyarakat. Edisi pertama kamus ini terbit pada Oktober 1942. Sementara, kamus yang saya punya ini, adalah cetakan kedelapan, terbit pada Oktober 1948. #ZonaMemory (Tarli Nugroho)
Langganan:
Postingan (Atom)