Takfiri Demokrasi

Tak ada yang lebih menggelikan daripada pemaksaan pendapat atas nama demokrasi, termasuk mencap siapapun yang tak sepemahaman sebagai pengkhianat dan penjahat. Rupanya kini bukan hanya para politisi saja yang mudah mengklaim dirinya sebagai representasi rakyat; mereka yang tak berpartai, tak pernah ikut pemilu, dan tak pernah dipasrahi mandat dari "rakyat" yang diklaimnya itupun juga sering menganggap dirinya sebagai "wakil rakyat", yang bahkan mewakili seluruh rakyat secara bulat.

Pendidikan Kita

Catatan ini masih menjadi bagian dari argumen penolakan saya atas rencana pemerintahan baru untuk memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian. Dalam sebuah karangannya, "Memajukan Pendidikan Tinggi" (1998), Profesor Teuku Jacob (1929-2007) memberikan catatan penting terhadap soal pengajaran di perguruan tinggi. Menurutnya, kegiatan mengajar seolah menempati kasta paling rendah jika dibandingkan dengan Tridarma perguruan tinggi lainnya. Penelitian, misalnya, memiliki gengsi yang tinggi dan menentukan status akademis seorang dosen. Konsekuensi imbalannya juga besar, terutama yang berasal dari penelitian-penelitian pesanan. Kegiatan pengabdian juga kurang lebih serupa.

Dicari: Menteri Pendidikan yang Punya Konsep

Dalam sejarah kita, hanya sedikit menteri pendidikan yang bisa disebut memiliki konsep yang jelas dan matang mengenai pendidikan dan kebudayaan. Tentu saja, Ki Hadjar, menteri pendidikan kita yang pertama, adalah salah satunya. Di luar Ki Hadjar, saya mencatat bahwa Sarino Mangunpranoto dan Daoed Joesoef, adalah dua dari sedikit menteri pendidikan setelahnya yang juga punya konsep yang jelas dan matang.

Soal Riset dan Perguruan Tinggi Kita: Sebuah Catatan dari Bulaksumur

Oleh Tarli Nugroho
Peneliti di Mubyarto Institute; Kepala P2M (Perhimpunan Pendidikan Masyarakat)

Rencana pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, terus terang cukup merisaukan, karena kita tidak pernah disodori dan mengetahui konsepnya. Berbeda dengan bidang lain, pendidikan seharusnya tidak tunduk kepada logika siklus kekuasaan, dimana setiap pemerintahan baru hasil Pemilu bisa begitu saja mengubah dan mengotak-atik sistem pendidikan sekehendaknya.

Logika Mobil Derek

Empat bulan setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 25 Agustus 1978, Daoed Joesoef membentuk KPPN (Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional). Anggotanya tidak main-main, terdiri dari 21 orang sarjana terkemuka yang bukan hanya pendidik, melainkan menjadi pemegang otoritas dalam bidang keilmuannya masing-masing, dan juga dikenal sebagai intelektual publik. Di antara anggotanya adalah Slamet Iman Santoso, Sumitro Djojohadikusumo, Andi Hakim Nasution, dan Ki Suratman.

Universitas

Kata universitas berasal dari bahasa Latin, "universitas magistrorum et scholarium", universitas adalah komunitas guru dan murid. Sebab itu, tugas pokok universitas adalah melakukan kegiatan pendidikan. Tentu saja, kegiatan pendidikan di universitas berbeda dengan kegiatan pendidikan pada jenjang di bawahnya, yang hanya menekankan pengajaran, alias 'delivery of stocks'. Persis di sini kita sering mengabaikan adanya jarak pengertian yang sangat jauh antara terma "pendidikan" dengan "pengajaran".

Daoed, Pohon atau Hutan?

Ada banyak yang bertanya kenapa saya mengapresiasi demikian mendalam Daoed Joesoef dan pemikirannya, yang dalam ingatan kolektif kita dianggap sebagai tokoh kontroversial. Mengenai hal ini, saya telah berjanji akan menuliskannya dalam sebuah buku yang cukup pantas, mengenai Daoed dan pemikirannya. Saya kebetulan membaca dan mengkoleksi tulisan-tulisannya yang dipublikasikan sejak 1972 hingga sekarang.

George