Tadi malam saya diajak kongkow oleh tiga orang papah muda yang sedang bikin permufakatan jahat di sebuah mall di pusat kota Batavia. Mereka sedang saling menjajaki bagaimana memainkan proyek #divestasicinta PT Free Ports.
Apakah ruang sosial/publik berarti ruang yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial/publik, atau sekadar ruang yang diisi oleh anggota masyarakat yang disebut khalayak?
Sabtu, 05 Desember 2015
Substansi
Dalam kasus Freeport, parlemen menjadi bahan tertawaan. Mereka memang layak diejek dan ditertawakan. Tapi, pertanyaan terpenting dalam kasus ini: apakah kontrak Freeport diperpanjang atau dihentikan? (Farid Gaban)
Selamat jalan, Wijaya Herlambang
Bung, kau orang baik. Mestinya kau berumur panjang. Agar kebaikan di negeri ini juga berumur panjang. Lawan politik dan pemikiranmu, Goenawan M, masih bugar. Juga Taufiq Is, dan lain-lain. Tapi kau keburu pergi. Selamat menjemput keabadian. Setidaknya kau telah meninggalkan suatu buku yang mengabadikan namamu dalam percakapan di negeri ini.
Jumat, 04 Desember 2015
#mamahmintatambah
Jangan lupa, selain isu #mamahmintapulsa dan #papahmintasaham, ini ada isu penting lain yang juga harus diperhatikan. Apalagi di akhir pekan. (Tarli Nugroho)
Tim
Teman-teman, dalam waktu singkat, saya akan menerbitkan buku. Kalau tidak ada aral, berkisar bulan Januari akhir atau Februari awal. Buku saya ini tipis belaka. Tapi dikerjakan oleh tim yang luarbiasa.
Publik vs Privat
Tekad bos Facebook menyumbangkan kekayaan utk amal-sosial (charity) memicu perdebatan ttg apakah negara sebaiknya membiarkan orang kaya menjadi Sinterklas (kesalehan privat) dan membebaskan pajaknya atau menarik pajak orang kaya itu utk memperbesar anggaran publik dalam bidang sosial (kesalehan publik). "Welfare-state" model Eropa yg bersandar pada kebijakan publik atau "kapitalisme yg welas asih" spt Amerika yg mendorong kebajikan individu? (Farid Gaban)
Sastra
"Kita memerlukan ketahanan sastra," kata saya. Kami, saya dan beberapa teman--Windi, Megi, Idaman, Hendi, Eva-- sedang ngopi di Pancong, berbicara banyak hal, dari big data dan Hadoop, sampai politik sastra. "Apa itu?" tanya Megi. "Kemampuan mengonsumsi/memproduksi sastra (puisi, fiksi, drama, esai), misalnya di tingkat konsumsi saja, mampu mengenali atau menilai suatu produk sastra bermutu atau tidak, layak dibaca atau tidak, mampu mengenali dan menunjukkan kelemahan dan kelebihannya secara tepat, berbukti, dan berargumentasi solid," jawab saya. "Kita mengakses dunia pakai apa? Bahasa. Bahasa adalah satu2nya alat memaknai dan menyampaikan makna. Karena inilah maka sastra disebut McLuhan batas peradaban. Jika kemampuan berbahasa, yang sastra merupakan representasi terbaiknya, lemah, maka peradaban kita lemah. Lihat misalnya, ketika sastrawan kita menerima berita seorang penulis A dari negeri X memenangkan nobel tahun ini, mereka langsung takjub, kagum, mereka tak sedikitpun mengerenyitkan dahi, mengangkat alis, dan memeriksa apakah semua klaim dan argumen yang diberikan bagi kemenangan itu tepat atau tidak. Mengapa? Karena mereka tak tahu bagaimana mengetahui kualitas suatu produk sastra, mengetahui kualitas argumen, mengetahui kualitas makna. Apa artinya? KERBAU DICOCOK HIDUNG BELAKA. Jika kita memiliki KETAHANAN SASTRA, berbagai KLAIM, berbagai POLITIK PENGANGKATAN yang tak tepat, siapapun yang melakukannya, TAK AKAN BERPENGARUH, TAK MUNGKIN BERPENGARUH." (Nuruddin Asyhadie)
Intimidasi
Saya tidak percaya hal seperti ini bisa dikatakan orang Indonesia, apalagi purnawirawan mantan pejabat intelijen, meski dia kini Presiden Direktur Freeport Indonesia. Dia kedengaran mengancam jika kontrak Freeport tak diperpanjang: nasib karyawan otomatis terabaikan; kerusakan lingkungan Papua; keresahan sosial dan konflik antar suku; hubungan buruk diplomasi Indonesia-Amerika. #duh (Farid Gaban)
Helmi Azhari
ZIARAH ke makam almarhum Helmi Azhari di Lhokseumawe. Ia salah satu dari 40 kontributor acehkita.com di masa Darurat Militer (2003-2005).
Jebakan Freeport
Sidang majelis etik parlemen (MKD) membuka kedok ketamakan dan inkompetensi para elit pejabat Indonesia. Sidang spt ini harus sering dilakukan; dan semestinya dilakukan sejak dulu. Sidang spt ini membuat kita mual dan muak semuak-muaknya. Dan itu bagus.... asal solusinya bukan ini: "karena pejabat kita korup dan inkompeten maka sumber daya alam kita sebaiknya tetap dikelola orang asing dan swasta kapitalis-kroni". #eh (Farid Gaban)
Langganan:
Postingan (Atom)