Mencari Jejak

Tulisan pertama di media massa mengenai Ekonomi Pancasila pertama kali muncul di Kompas, 30 Juni 1966. Tulisan itu muncul di halaman pertama, ditulis oleh Emil Salim. Tapi ini bukanlah tulisan pertama mengenai Ekonomi Pancasila.

Senyum Pak Muby

Dari kanan ke kiri, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Foto ini dimuat Harian Kompas, 16 Mei 2001. Senyum Pak Muby selalu khas. (Tarli Nugroho)

Kebocoran Anggaran Pembangunan

Karikatur Pak GM Sudarta mengenai kebocoran anggaran pembangunan yang dilontarkan Pak Mitro dalam Kongres ISEI 1993. Dimuat di Harian Kompas, 24 November 1993.

Headline Kompas, 23 November 1993.

Pelanggaran HAM

Tulisan Allan Aprianus Depari ini mengangkat problem karatan di hulu sistem hukum (UU) di negeri ini.
like emotikon

Korsa Alumni Berkeley

Sekitar 150 alumni University of California Berkeley berkonferensi di Bali guna membahas perekonomian Indonesia. Acara dibuka tak tanggung-tanggung oleh Rektor UC Berkeley sendiri, Chant-Lin Tien. Di antara panelis yang bicara dalam forum tersebut adalah Widjojo Nitisastro dan Paul Wolfowitz. Demikian berita Harian Kompas, Kamis, 2 November 1995.

Kamus Bahasa Indonesia Pertama

Ini kamus pertama yang menggunakan kata "Indonesia" sebagai judul. Sejak Sumpah Pemuda 1928, perkembangan bahasa Indonesia memang dipersulit oleh Belanda. Bahasa Indonesia dianggap sebagai kerikil politik yang berpotensi mengganggu stabilitas politik kolonial. Kamus ini disusun oleh Elisa Sutan Harahap, disempurnakan dari kamus yang sebelumnya dia susun, "Kitab Arti Logat Melajoe". Kamus ini, yang tebalnya hampir lima ratus halaman, disusun "hanya" dalam kurang lebih dua bulan, tak lama sesudah Jepang mengalahkan Belanda. Ya, dalam rangka melakukan de-Belanda-isasi, pemerintah kolonial Jepang menggalakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Semua nama tempat yang berbau Belanda diperintahkan untuk diubah seturut kehendak masyarakat. Edisi pertama kamus ini terbit pada Oktober 1942. Sementara, kamus yang saya punya ini, adalah cetakan kedelapan, terbit pada Oktober 1948. #ZonaMemory (Tarli Nugroho)

Naif

Jika Anda kemarin mendukung segitunya, lalu kemudian menghardik sebegitunya, dan setiap hari nada suara Anda berubah secara drastis seturut perubahan arah angin yang memang serba tidak tentu, maka percayalah, itu bukan cermin dari sikap kritis dalam demokrasi. Itu adalah tanda bahwa problematisasi Anda atas banyak persoalan sangat dangkal, deterministik, dan terburu-buru. Dan itu cermin dari kenaifan.

Kesulitan Titik Temu NU-Wahabi

Tanggapan yang elegan dari seorang intelektual NU, penulis buku "Islam Borjuis dan Islam Proletar". Sayangnya ia tidak menyinggung alasan ekonomi-politik dari kesulitan titik-temu NU-Wahabi untuk saat ini: Wahabi anak sah dari kapitalisme petrodolar, NU dari ekonomi bumiputera yang (sejatinya) anti-kapitalisme asing. Titik temu itu mungkin terwujud, kalau NU membuka krannya kepada kapitalisme petrodollar, sesuatu yang akan mengkhianati "khittah" ekonomi bumiputeranya. (Muhammad Al-Fayyadl)

Booklet Diskusi 100 Tahun Moch. Tauchid

Silakan diunduh, makalah-makalah dalam diskusi "100 Tahun Mochammad Tauchid: Membaca Kembali Pemikiran (Agraria) Moch. Tauchid" yang diadakan oleh Rukun Tani Indonesia (RTI), CSDS (Center for Social Democratic Studies) dan P2M (Perhimpunan Pendidikan Masyarakat). Ada dua makalah, yaitu dari M Dawam Rahardjo dan Imam Yudotomo, serta sebuah file presentasi dari Ahmad Nashih Luthfi.

Setelah Inkonstitusional, Lalu Apa?

Pembatalan UU No. 7/2004 secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 18 Februari 2015 lalu, menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, para penyelanggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, ternyata tidak kompeten dalam menyusun perundang-undangan. Ini terbukti dari banyaknya UU yang telah dibatalkan oleh MK dalam kurang lebih satu dekade terakhir, baik sebagian maupun secara keseluruhan.