Integritas

saya bangga dengan integritas Bambang Widjojanto, dia teladan seorang penegak hukum: menghindari conflict of interest, menghindari komplikasi politik. Integritas itu yang tidak dimiliki Abraham Samad sejak percaloan cawapres Jokowi tahun lalu dan kini dia malah mengundang tentara agar bersiap siaga menjaga KPK! (Harry Wibowo)

Tawa Lepas

Siang itu lima tahun lalu, anak-anak riuh bermain di dermaga kayu Pulau Rajuni, Takabonerate (Sulawesi Selatan). Saya sibuk menjepret. Foto ini salah satu yg paling saya suka. Semangat, Indonesia! Selamat Pagi, Indonesia!
(Farid Gaban)

Bambang Widjojanto

Suatu malam saya sedang makan di warung sate pinggir jalan Depok, ketika sebuah mobil berhenti. Sopirnya turun membeli sate. Ketika jendela terbuka saya lihat orang yg duduk di sebelah sopir: Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ingin menyapa tapi khawatir dia tak mengenal saya. Dulu, saya sering melihatnya mengantar anaknya ke SDIT Nurul Fikri, sekolah yg sama dg anak saya. Istri kami mengikuti beberapa pengajian yg sama. Meski tak selalu setuju pendapatnya, saya punya kesan yg kuat Mas Bambang seorang yang bersahaja, sederhana dan alim bahkan sejak masih di Yayasan LBH Indonesia. Apa yg dilakukan polisi terhadap dia dan keluarganya sungguh biadab, lepas dari kasus hukum yg dipersoalkan. (Farid Gaban)

Politik

"Orang baik seperti Joko Widodo akan lumat dalam sistem politik yg buruk." Itulah yg saya tulis di tengah euforia pemilihan presiden lalu, dan menjadi dasar argumen kenapa saya memilih golput. Kita memerlukan perombakan sistem politik, agar tidak terpuruk makin jauh dlm trend "FILIPINISASI", meminjam istilah Andreas Ufen [Political Parties in Post-Soeharto Indonesia, 2006]: ketika partai dibentuk/dimobilisasi cuma utk memenangkan calon presiden; kepemimpinan otoriter dlm partai yg memicu faksionalisme; kentalnya politik uang; miskin program; rendahnya ikatan politisi-konstituen-partai; koalisi-koalisi yg pragmatis; menguatnya partai kartel/oligarki. (Farid Gaban)

Delapan Abad Magna Carta

Syahdan, pada Abad ke-13 di Inggris, seorang raja punya hak berhubungan seks dengan pengantin perempuan di malam pertama sebelum suaminya sendiri. Prima nocta. Setidaknya, itulah yang tergambar dalam film “Braveheart” karya Mel Gibson (1995).

KPK vs POLRI

Mendukung penguatan/pemulihan KPK menjadi lembaga hukum anti-korupsi yg berwibawa dan bermartabat. Menuntut Polri dibubarkan, dipreteli atribut militernya, ditempatkan secara semestinya sebagai perangkat pemerintahan sipil. Adili aparat polisi yg sewenang-wenang menangkapi, memeras, menyiksa, dan membunuhi warga tanpa proses hukum. (Farid Gaban)

Polisi

Jika seorang komisioner KPK bisa diperlakukan seperti itu, kebayang 'kan apa yang bisa polisi lakukan terhadap warga kebanyakan? Di kalangan bawah, itu sudah menjadi realitas sehari-hari, dalam kadar yg lebih brutal. (Farid Gaban)

Kode Etik

Ketika kode etik (internal) aparat penegak hukum (c.q. KPK) tak mampu bahkan tak mau ditegakkan oleh pimpinannya sendiri, pada titik itulah gerbang terbuka lebar bagi politik yang niscaya partisan untuk mengkorup prinsip non-partisanship dan disinterestedness aparat penegak hukum.

Lagi, Soal Centeng

Saya kemarin dianggap tendensius ketika menyebut bahwa Kapolri dan Jaksa Agung merupakan "centeng hukum" istana. Apa yang kita tonton hari ini, dari peristiwa penangakapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, sebenarnya bisa memberikan konfirmasi.

Peremajaan Aktor

Ketika awal dibentuk, Tim Reformasi Tata Kelola Migas lantang berteriak tentang keberadaan mafia migas di tubuh Petral. Tapi pelan-pelan pernyataannya kemudian bergeser, bahwa Petral adalah trading company yang dibutuhkan oleh Pertamina. Dan kenyataannya memang demikian. Anehnya, meski posisi Petral sebagai kepanjangan tangan Pertamina kemudian tak lagi diganggu gugat, posisi Petral sebagai badan pelaksana pengadaan BBM di dalam negeri kemudian dipindahkan ke ISC (Integrated Supply Chain), sebuah badan yang dibentuk oleh Ari Soemarmo sewaktu ia masih menjabat Dirut Pertamina.